Sistem Ekonomi Indonesia

SISTEM EKONOMI INDONESIA

SOFTSKILL

NAMA : Candra Raharja                       ( 21215435)

              : Ana Ratnasari                          ( 20215641)

              : Cindy Oktavia W                      ( 21215509)

KELAS : 1EB23

UNIVERSITAS GUNADARMA 2016/ 2017

Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara merek

Elemen dalam Sistem

Pada prinsipnya, setiap sistem selalui terdiri atas empat elemen:

Objek, yang dapat berkiupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.

Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.

Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.

Lingkungan, tempat di mana sistem berada.

Elemen sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem :

1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

2. Masukan

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

3. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

4. Keluaran

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Batas

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem.

Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

Jenis sistem

Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori:

1.        Atas dasar keterbukaan:

2.        sistem terbuka, di mana pihak luar dapat mempengaruhinya.

3.        sistem tertutup.

4.        Atas dasar komponen:

5.        Sistem fisik, dengan komponen materi dan energi.

6.        Sistem non-fisik atau konsep, berisikan ide-ide.

PENGERTIAN EKONOMI POLITIK

Dapat juga dalam konteks sistem. Secara ringkas yang dimaksud dengan sistem adalah serangkaian unit dari suatu lembaga yang bersifat saling terkait dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu asas tertentu.

Dengan demikian, ekonomi politik sebagai suatu sistem mengandung arti adanya tatanan ekonomi politik yang dibangun di atas asas yang khas dengan unit-unit yang saling terhubung dan terpadu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, identifikasi perbedaan terhadap suatu ekonomi politik dapat dikenali dari sistem yang dibangun, mulai dari cara dan mekanismenya, asas dan tujuannya.

Berdasarkan hal itu, maka secara mudah dapat dikenali jenis-jenis ekonomi politik melalui identifikasi tujuan, cara dan asasnya: apakah ekonomi politik tersebut bersifat kapitalis atau sosialis. Demikian pun dapat pula diidentifikasi apa yang dimaksud dengan ekonomi politik Islam.

Sebagaimana yang sudah sangat populer diketahui, istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘oikosnomos’ atau oikonomia’ yang artinya manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Terdiri dari dua term kata, yaitu ‘oikos’ dan ‘nomos’. Oikos berarti keluarga, rumah tangga, nomos artinya peraturan, aturan dan hukum.

Secara sederhana maksudnya adalah tata cara menyelenggarakan rumah tangga. Ilmu Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi terkenal mendefinisikan, Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa

 dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat.

Sebelum ilmu ekonomi berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri seperti sekarang, dulunya dikenal dengan ilmu ekonomi politik (political economy). Tulisan-tulisan para sarjana di abad ke-18 hingga ke-19, belum memisahkan antara ekonomi dan politik. Seiring perkembangan ilmu yang terus-menerus mengalami spesialisasi diferensiasi, maka di kemudian hari ekonomi politik dipilah menjadi ilmu ekonomi murni di satu sisi, dan ilmu politik di sisi lain.

Hal itu dapat dipahami sebagai akibat dari pengaruh modernisasi yang menuntut adanya spesialisasi dan diferensiasi di segala bidang. Adalah Alfred Marshal, pemuka mazhab neo-klasik, yang mengubah disiplin ekonomi politik menjadi ilmu ekonomi murni dengan bukunya The Principles of Economics. Alasan dia bahwa ilmu “baru” yang dimaksudkanya itu sudah berhenti sebagai suatu system of inquiry yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan kebijaksanaan ekonomi pada abad ke-18 dan 19.

Tetapi Gunnar Myrdal, seorang sarjana yang menolak teori ekonomi konvensional dan menganggapnya terlalu teknis, mengembalikan system of inquiry itu dalam penggunaan dan sejalan dengan itu istilah ekonomi-politik pun digunakan. Tapi sejak dulu hingga sekarang, istilah (ekonomi politik) secara konsisten dipakai dikalangan Marxist dan kaum sosialis juga berbagai kelompok ilmuwan ekonomi di Eropa Barat dan Eropa Timur.

Sekarang setelah gerak sejarah berbalik menuntut cara pandang yang holistik dan interdisipliner, ekonomi politik pun kembali populer dan mendapatkan tempatnya. Perbedaan utama dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given

.

Menurut Ahmad Erani Yustika, ada tiga varian penting dalam pendekatan ekonomi politik. Ketiga varian itu adalah: ekonomi politik klasik/neoklasik (classical/neoclassical political economy), ekonomi politik Keynesian (Keynesian political economy), dan ekonomi politik Marxian (Marxian political economy). Secara singkat dijelaskan, ekonomi politik klasik atau neo klasik adalah ekonomi politik berbasis pasar atau berdasarkan kapitalisme. Sementara ekonomi politik Keynesian berinduk pada teori ekonomi J.M. Keynes yang memperkenankan intervensi negara jika perekonomian mengalami krisis.

Adapun ekonomi politik Marxian yaitu perekonomian yang didorong sepenuhnya oleh negara.

Ketika gejala ekonomi dijelaskan melalui pendekatan ilmu ekonomi murni (tradisional), rupanya telah menimbulkan ketidakpuasan karena bagi sebagaian kalangan karena dianggap menjelaskan masalah secara tidak lengkap. Salah seorang kritikus terhadap ekonomi konvensional, Gunnar Myrdal, menolak teori-teori ekonomi konvensional karena mengabaikan hal-hal yang fundamental dan cenderung ke arah teknis sehingga seolah-olah menjadi bebas nilai untuk tujuan mencapai apa yang disebut objektivitas. Bagi Myrdal, teori ekonomi mustahil netral, yaitu secara positif objektif.

Sistem Ekonomi Indonesia

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut

Demokrasi Ekonomi.                                                                                                              

Mengapa dipilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah :

·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

·         Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

·         Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya : Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.

Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.

Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah :
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :
Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
Defisit anggaran negara yang makin besar
laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi

Para Pelaku Ekonomi

Mungkin dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :

ü  Pemilik faktor produksi

ü  Konsumen

ü  Produsen

Dan dalam ilmu ekonomi makro ada :

ü  Sektor rumah tangga

ü  Sektor swasta

ü  Sektor pemerintah

ü  Sektor luar negeri

Maka dalam perekonomian indonesia sendiri dikenal tiga pelaku pokok :

a)        Koperasi

b)        Sektor Swasta, dan

c)        Sektor pemerintah

Sistem Ekonomi Kapitalis

Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis adalah hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha.
Dalam sistem ekonomi kapitalis individu bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian adanya kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi dan persaingan antarpelaku ekonomi terjamin secara penuh untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu yang bersangkutan. Negara tidak berhak ikut campur dan terlibat langsung terhadap kebebasan tidakan ekonomi individu. Manusia bebas dalam berkreasi secara optimal dalam melakukan produksi dan distribusi atau berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri

Modal atau kapital merupakan unsur atau alat dalam melakukan produksi dan kebebasan berusaha bagi setiap individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi secara optimal. Sebagai koreksi dari pengalaman sistem ekonomi kapitalis tersebut maka muncullah pengaturan-pengaturan yang bertujuan di satu pihak agar pengelolaan bisnid tidak menyebabkan kerugian di masyarakat. Di lain pihak setiap pelaku bisnis diberikan kebebasan berusaha agar kreativitas dan produktivitas manusia berjalan seiring dengan keseimbangan dan keserasian tujuan antara pelaku dan pihak-pihak terkait di dalam kehidupan bisnis di masyarakat.

Pengaturan atas para pelaku bisnis secara mikro sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aplikasi etika bisnis. Sebagaimana kita ketahui di dalam sistem ekonomi kapitalis, hak individu menjadi cukup dominan hingga pencapaian tujuan individu sering berlawanan dengan tujuan sosial, yakni kemakmuran secara merata di masyarakat. Di siniah sebenarnya di butuhkan pengaturan yang mendukung terciptanya suatu alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan merata pada berbagai pemilik sumber daya ekonomi.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, alokasi daya ekonomi menjadi tidak dapat otimal bagi masyarakat karena adanya ketimpangan yang makin menajam antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil dan menengah. Hal ini dipicu oleh karakter yang khas di dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu : semangat bersaing antara pelaku ekonomi sangat tinggi dan kebersamaan sosial menjadi lemah di antara pelaku ekonomi dalam masyarakat.

Nilai moral (persaudaraan, kerja sama saling membantu, kasih sayang dan kemurahan hati ) menjadi kering di dalam sistem ekonomi kapitalis ini. Ingat latar belakang munculnya undang-undang antitrust, justru perekonomian Amerika Serikat sangat didominasi para kapitalis yang sangat rakus, kurang manusiawi dan melindas begitu saja pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu mementingkan diri sendiri daripada masyarakat. Padahal prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang lebih profesional justru harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dan saling mendukung untuk bermitra kerja dengan lingkungannya. Jadi prinsip mengutamakan kepentingan diri sendiri di dalam sistem ekonomi kapitalis tidak dapat dibenarkan oleh etika bisnis. Aplikasi sistem ekonomi Kapitalis justru mengalami reformasi atau penyesuaian yang cenderungan mengacu pada aplikasi etika bisnis yang profesional.

Sistem Ekonomi Sosialis

Pengertian Sistem Ekonomi Sosialis adalah individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan serta penggunaannya. Kepemilikan atas harta dan kekayaan sepenuhnya berada pada negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta benda ditentukan oleh negara. Dengan demikian hak individu terhadap sesuatu harta dan kekayaan hanya menerima sejumlah keperluan yang ditentukan oleh negara.

Oleh karena itu, segala aktivitas produksi dan distribusi ditentukan oleh negara.

Dalam sistem ekonomi sosialis, kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh negara. Manusia secara individu merupakan bagian dari sosial dan secara keseluruhan dari manusia ini melakat kebersamaan dalam produksi dan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara lebih meluas. Pada sistem ekonomi sosialis terlihat hak-hak individu benar-benar dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal atau layak optimal bagi masyarakat untuk berkreasi dan untuk mengadakan kegiatan produksi di masyarakat. Akses kepada sosial dalam sistem ini sangat kuat dan segala kebutuhan dan keinginan masyarakat atas suatu barang atau jasa dikontrol dan diatur serta dikendalikan oleh negara.

Prinsip etika bisnis sistem ekonomi sosialis, sebenarnya bertujuan secara umum sesuai dengan tujuan etika bisnis yang memang cukup berat dan mengutamakan tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat banyak dan secara kolektif tujuan kesejahteraan itu ingin dicapai secara ideal atau harmonis. Akan tetapi dalam aplikasinya sistem ekonomi sosialis justru menimbulkan distorsi-distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi secara maksimal bagi masyarakat luas. Hal ini terjadi akibat para individu tidak dapat secara optimal untuk mengembangkan diri dan kehilangan semangat dan gairah untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian,di dalam sistem ekonomi sosialis, individu di dalam masyakat kurang bergairah dalam menjalankan profesionalismenya karena kepuasan yang diterimakan oleh negara tidak layak dan penuh pembatasan yang diperlukan oleh negara kepada mereka.

Atas dasar kerangka sistem ekonomi sosialis ini jelas menimbulkan degradasi atau penurunan produktivitas, semangat profesionalisme masyarakat kurang tercipta dan hak-hak individu sangat dibatasi sehingga dalam masyarakat tidak tercipta semangat optimalisasi dan maksimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi yang tersedia di masyarakat. Di sinilah distorsi itu tercipta. Etika bisnis dalam hal ini jelas tidak mengarah seperti ini. Keadilan dan alokasi sumber daya secara optimal tidak mesti dikendalikan secara ketat oleh negara yang oleh sistem ekonomi sosialis terkesan membelenggu produktivitas sumber daya ekonomi. Justru etika bisnis menekankan produktivitas yang tinggi dengan pemberian alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan layak bagi yang pantas menerima sesuai dengan prestasi dan peran yang dilakukan oleh masing-masing pemilik sumber daya ekonomi.

Gambar Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

PERSAINGAN TERKENDALI

Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sitem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya, sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini, sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh pasal 33 UD 1945. Jadi, secara konstitusional , sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha; termasuk juga prioritas lokasi usaha.

Pengendalian dimaksud misalnya ialah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). 

KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara

 dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah , yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual- struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan

: Y = C + I + G + (X – M)

Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunanaan atau sector pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.

Variable C melambangkan konsumsi masyarakat, mewakili sektor orang perorangan atau rumah tangga.variabel I melambangkan pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan, mewakili sektor usaha swasta. Sektor pemerintah diwakili oleh variable G yang melambangkan pengeluaran konsumsi pemerintah.

 Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan impor, mewakili sektor perdagangan luar negeri negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat liberal dan kapitalistik. Terdapat cukup bukti untuk menunjukan kadar kapitalisme yang semakin tebal.

Derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia terseret arus kapitalisme. Apakah bangsa dan masyarakat kita pada akhirnya akan dapat menerima sistem ekonomi kapitalisme yang kian menggejala sekarang ini, sejarahlah kelak yang akan menjawabnya

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistemhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

https://www.islampos.com/ekonomi-politik-sebagai-sebuah-sistem-181995/

http://sistempemerintahanindonesia.com/sistem-ekonomi-indonesia.html

http://www.pengertianpakar.com/2015/01/apa-itu-sistem-ekonomi-kapitalis-dan.html

 Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yang Menerbitkan CV Andi Offset : Yogyakarta.