Sejarah Ekonomi Indonesia

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Nama Kelompok   : Ana Ratnasari    ( 20215641)

                                : Candra Raharja  ( 21215435)

                                : Cindy Oktavia W  (21215509)

1.Sejarah Prakolonialisme

  Masa-masa berdirinya kerajaan-kerajaan diwilayah Nusantara (sekitar abad ke-5) sampai sebelum masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik diwilayah nusantara (sekitar abad ke-15 sampai 17). Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah-daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Indonesia terletak diposisi geografis antara benua asia dan eropa serta samudera pasifik hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok  dan Indonesia,melalui selat malaka dan india. Dari sini ada yang keteluk Persia, melalui suriah kelaut tengah, ada yang kelaut merah melalui mesir dan sampai juga kelaut tengah (van leur). Perdagangan laut antara india, tiongkok dan Indonesia dimulainpada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah dibarat (kekaisaran romawi).

Perdagangan dimasa kerajaan-kerajaan tradisional disebut okeh Van Leur  mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar . misalnya dimasa sriwijya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekeyaannya dari berbagai upeti dan pajak.tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan  oleh banyak kapal “mampir”.

Penggunaan uang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal dimasa itu, namun pemakaian uang baru mulai  dikenal dimasa kerajaan-kerajaan islam, misalnnya picis tyang terbuat darin timah dicirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Kejayaan  suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan pertahun dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan disumatera bersumnber pertaniaan dan perniagaan,sedangkanmn dijawa, kedua hal itu bersumber dari pertyaniaan dan perniagaan. Dimasa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa diindonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Dengan kata lain, sistem pemerintahan masih berbentuk feudal. Kegiatan utama perekonomian adalah:

-          .Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut,hasil tambang, dll.

-          .Perdagangan besar antar pulau dan antar bangsa yang sangat mengandalkan

Kerajaan-kerajaan besar yang pernahmuncul dalm sejarah Indonesian diantaranya seperti sriwijaya (abade ke-8), majapahit (abad ke 13-15) maupun banten (abad ke 17-18) merupakan kerajaan-kerajaan yang sangat menguasai  tiga kegiatan ekonomi diatas.

2. Sistem Mnopoli  VOC

Terbentuknya VOC

Keberhasilan ekspedisi-ekspedfisi belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-perngusaha belanda yangblainnya untuk berdagang ke Nusantara. Diantara mereka terjadi persaingan. Disamping itu, mereka juga harus menghadapi  persaingan dengan portugis, spanyol dan inggris. Akibatnya mereka saling menderita kerugian, lebih-lebih dengan sering terjadinya perampoka perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda yaitu pangeran Maurits dan Jhon Van Olden barnevelt  pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang belanda dipersatukan menjadi  sebuah kongsi besar yang diberinama VOC  (Verenigde Oost Indesche Compagnie)atau  ‘persekutuan maskapai perdagangan hindia timur’, pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di banten yang dikepali oleh Francois Witter.

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan  memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah bmenggantikan majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah timor portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi  menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek dimana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai  Britania setelah Perang Jawa Britani-Belanda  dan masa penjajahan jepang dan masa perang Dunia ll. Sewaktu menjajah indonesia , Belanda  mengembangkan Hindia-Belanda menjadi sdalah satu kekuasaaan kolonial terkaya didunia. 350 penjajahan Belanda bagi sebagian orang  adalah miytos belaka karena wilayah Aceh baru dilakukan kemudian setelah  Belanda mendekati kebangkrutannya.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempa-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda  yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada  peddgang inggris, pasukan belanda membunuh atau  mendeportasi hampir seluruh  populasi dan kemudin mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja diperkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal jawa pada masa ini, dan bertempur  dalam beberapa peperangan  yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Tujuan Dibentuknya VOC

-          Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesame pedagang Belanda untuk kekuatan maksimal.

-          Memperkuat posisi  Belanda dalam menghadapin persaingan, baik  dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun  dengan bangsa-bangsa Asia.

-          Membantu dana pemerintah Belanda  yang sedang berjuang  menghadapi Spanyol

Hak-hak Istimewa VOC

VOC  diberi hak-hak istimewa (Hak Oktorai) oleh pemerintah Belanda:

-          Monopoli perdagangan

-          Mencetak dan mengedarkan uang

-          Mengangkat dan memperhentikan pegawai

-          Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

-          Memiliki tentara untuk mempertahankan diri

-          Mendirikan benteng

-          Menyatakan perang dan damai

-          Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat

Politik Perdagangan Dan Kebijakan Pemerintah VOC

Peraturan-peraturan yang ditetapka VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain:

-          Verplichte Laverantie

-          Contingenten

-          Ekstirpasi

-          Pelayaran Hongi

Sistem Birokasi VOC

Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara VOC mengangkat seorang  gubernur jendral yang dibantu oleh 4 orang yang disebut  Raad van Indie (dewan India).

gubernur  terdapat beberapa  Residen  yang dibantu oleh Asisten Residen pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan tradisional, seperti  Raja dan Bupati. VOC menerapkan sistem pemerintah tidak langsung  (Indirect  rule) dengan memanfaatkan sistem Feodalisme.

Kemunduran VOC

Kemunduran  dan  kebangkrutan  VOC terjadi sejak awal  abad ke-18 disebabkan oleh:

1.      Banyak korupsin yang dilakukan oleh pegawai-pegawai  VOC

2.      Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC

3.      Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar

4.      Persaingan  dengan konsi  dagang denga Negara lain, misalnya dengan EIC milik inggris

5.      Hutang VOC yang sangat besar

6.      Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami  kemunduran

7.      Pendudukan perancis terhadap Negara belanda pada tahun 1795

VOC Dibubarkan

Pada tahun 1975 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua  hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.

3. Sistem Tanam Paksa

Politik sistem tanam paksa atau disebut dengan istilah cultuurstelsel merupakan salah satu hasil kebijakan politik conservative yang  diterapkan oleh  Pemerintah Hindiya  Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sistem  tanam paksa ini berlaku selama 40 tahun semenjak tahun 1830-1870.

Latar Belakang Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Sistem tanam paksa sebenarnya merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kebijakan politik conservative oleh  jenderal  van de bosch. Hal ini menyusul kebangrutan parah yang dialami oelh pemerintah belanda setelah sebelumnya pada kurun tahun 1817-1830 mereka menerapkan kebijakan politik dan ekonomi liberal.

Pokok-pokok Sistem Tanam Paksa  (Cultuurstelsel)

-          Rakyat dituntut untuk menyediakan tanah pertanian  untuk sistem tanam paksa tidak melebihi 20% atau sperlima tanahnya untuk ditanami tanaman komediti ekspor.

-          Tanah yang disediakan untuk sistem tanam paksa dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai  pembayaran pajak.

-          Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.

-          Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa atau penguasa pribumi.

Gerakan Penentangan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial telah mewariskan penderitaan dan kesengsaraan yang begitu memilukan pada rakyat Indonesia. Hal ini lambat laun didengar  oleh rakyat belanda dan menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan khususnya kalangan liberal yang terdiri atas kaum humanis dan kapitalis. Kencaman dari grum oloangan humanis dan kapitalis itu disuarakan dalam forum Staten General atau Parlemen Belanda. Akhirnya protes ini mendapatkan dukungan luas dari banyak  kalangan dan menjadi cikal bakal dikeluarkannya undang-undang Agraris pada tahun 1870.

Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Tokoh-tokoh belanda yang terkenal fokal menentang cultuurstelsel antara lain:

-          Baron van Hoevell

-          E.F.E. Douwes Dekker

-          Fransen van der Putte

Proses Penghapusan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel )

Tahun 1860 penghapusan tanam paksa lada

Tahun 1865 penghapusan tanam paksa the dan nila

Tahun 1870 penghapusan semua jenis tanam paksa kecuali kopi dan priangan

4. Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal          

Sistem ekonomi kapitalis liberal merupakan sistem dimana warga Negara diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonominya sesuai keahlian yang dimiliki orang tersebut dan  dikembangkan secara bebas dengan sumber daya yang ada.

Ciri-ciri Sisem Ekonomi Kapitalis Liberal antara lain

A.    Masyarakat diberi kebebasan

B.     Pemerintah tidak ikut campur

C.     Masyarakat terbagi menjadi dua golongan

D.    Timbul persaingan dalam masyarakat

E.     Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi

F.      Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi

Contoh Sistem Ekonomi Kapitalis:

 Kepemilikan licensy oleh perorangan karena keahliannya,contoh:

1.      Kepemilikan licensy rangka dan aerodinamika pesawat terbang oleh Prof. Dr.Ing. Bj Habibie.

2.      Kepemilikan licensy Microsoft pffice oleh perusahaan Bill Gates.

Keuntungan:

-          Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat

-          Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi

-          Timbul persaingan semangat untuk maju

-          Menghasilkan barang0barng bermutu tinggi

-          Efisiensi dan efektifitas tinggi

Kelemahan:

-          Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat

-          Masyarakat kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin

-          Banyak terjadinya monopoli masyarakat

-          Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian kesalahan alokasi sumber daya oleh individu

-          Pemerataan pendapatan sulit dilakukan

5. Era Pendudukan Jepang

Penjajahan jepang diindonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhr pada tanggal 17 agustus 1945 seiring dengan proklamasi  kemerdekaan Indonesia oleh presiden RI Soekarno. Pada mei 1940, awal perang dunia ll, belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan dijuli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negoisasi dengan jepang  yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di juni 1941, dan jepang memulai penaklukkan  Asia Tenggara dibulan Desember tahun itu. Dibulan yang  sama faksi dari Sumatera menerima bantuan  Jepan untuk  mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan belanda yang terakhir dikalahkan jepang pada maret 1942.

Pada juli 1942, Soekarno menerima tawaran jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat  memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer jepang. Soekarno, mohammad hatta, dan para kyai didekorasi oleh kaisar jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan jepang diindonesia sangat bervariasi, tergantung dimana seseorang hidup dan status social orang tersebut. Bagi yang tinggal didaerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukum mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang belanda dan campuran Indonesia-belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan jepang.

Latar Belakang

Bulan oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai perdana menteri jepang, sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer jepang tidak menghendaki melawan Negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat,bahwa Amerika serikat,inggris,dan belanda harus dihadapin sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri dijepang, maupun untuk keperluan peran.

6. Cita-Cita Ekonomi Merdeka

Ekonomi Merdeka

Bung Karno dan Bung Hatta merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, mem[perjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Artinya, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan, para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran ditangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat. Supaya cita-cita perekonomian tetap menjiwai proses penyelenggaran Negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kitra: pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi perekonomian dan politik social Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bias tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran Negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama  (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sector swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian diera Gusdur) proses penyelenggaraan Negara sangat jauh politik perekonomian pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh capital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu pada masa pasca reformasi ini, sisem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Akibatnya cita-cita perekonomian sesuai amanat proklamasi kemerdekaan pun kandas . bukannya , melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi capital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Ketimpangan ekonomi kian menganga. Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik. Mayoritas rakyat (75%) bekerja  disektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan social. Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di Negara-negara lain.

7.Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru & Reformasi

1. Pemerintahan Orde Lama

 Sejak berdirinya Negara RI, banyak sudah tokoh-tokoh Negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang  tepat  bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. sistem pemerintahan pada masa orde lama yaitu periode kemerdekaan soekarno pada tahun 1945-1968. Pada masa orde lama, sistem pemerintah diindonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sisitem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan orde lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami  banyak transisi sistem pemerintahan dan banyak peristiwa penting yang terjadi didalamnya. Berikut kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan orde lama:

Kelebihan Masa Orde Lama

-          Presiden soekrano banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.

-          Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer

-          Kepemimpinan Indonesia dimata dunia Internasional memiliki sumbangsih besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non blok

-          Mampu membangun integritas nasional yang kuat

Kekurangan Masa Orde Lama

-          Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana diatur dalam UUD 1945

-          Situasi politik yang tidak stabil terlihat  dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian cabinet

-          Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)

-          Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.

2.Pemerintahan Orde Baru

    Orde baru adalah istilah yang digunakan untuk  masa setelah pemberontakan Gerakan 30 september tahun 1945. Pada masa orde baru dibangun tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa pancasila serta UUD 1945. Orde baru merupakan upaya yang dilakukan pada masa orde lama. Masa orde baru ini dipimpin oleh Soeharto setelah dikeluarkannya Supersemar oleh presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap UUD’45 dan pancasila. Oleh karena itu menculah keinginan untuk menempatkan UUD’45 dan pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen.

Kelebihan Masa Orde Baru

1.      Sukses transmigrasi

2.      Sukses KB

3.      Sukses memerangi buta huruf

4.      Sukses swasembada pangan

5.      Sukses gerakan wajib belajar

6.      Sukses keamanan dalam negeri

Kekurangan Masa Orde Baru

1.      Semaraknya korupsi,kolusi,nepotisme

2.      Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

3.      Munculnya rasa ketidakpuasan disejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan,terutama di Aceh dan Papua

4.      Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya)

5.      Bertambahnya kesenjangan social

6.      Kebebasa pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak Koran yang dibreideli

7.      Pembangunan Indonesia yang tidak merata

3.Masa Pemerintahan Reformasi

   faktor penyebab munculnya reformasi yaitu karena banyak hal yang mendorong timbulnya reformasai pada masa pemerintahan orde baru. Terutama terletak pada ketidakadilan dibidang politik,ekonomi dan hukum. Tekad orde baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan pancasila dan UUD’45 secara murni dan konsekuen dalam tatanan dalam kehidupan bermasyarakat,bangsa dan bernegara. Setelah orde baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo.

   Sistem pemerintahan reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:

-          Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUD’45 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No. 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai.

-          Upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX /MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi

-          Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaluisidang tahunan dengan membentuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga Negara, UUD’45 diamandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya .